Kenapa perlu ada Jabatan Fungsional ?

Yang dimaksud Jabatan Fungsional menurut  PP Nomor 16 Tahun 1994 (tentang Jabatan Fungsional PNS) adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Saya mengingat saat pengarahan CPNS di satuan kerja saya, Kepala bagian Tata Usaha saya menerangkan, bahwa dalam PNS terdapat 2 jenis jalur karir. Jalur biasa dan Jalur cepat. Jalur biasa, adalah jalur normal dimana setiap PNS secara otomatis akan dinaikan pangkatnya dalam kurun waktu 4 tahun sekali sampai mencapai PAngkat MENtoknya/PAMEN. (PAMEN ini berdasarkan tingkat pendidikan yang dimiliki). Sedangkan jalur cepatnya adalah melalui Jalur Fungsional dimana kita perlu mendalami suatu bidang keahlian/keterampilan tertentu dan membuat pengembangan/kajian tentang bidang tersebut, tentu jalur ini lebih berat, karena diperlukan konsistensi, usaha dan kemandirian.

Oke, apabila anda mengambil jalur fungsional selanjutnya anda akan disebut sebagai pejabat fungsional, menurut Kepres nomor 87 Tahun 1989 (tentang Rumpun Jabatan fungsional PNS) hampir semua bidang ilmu baik ilmu alam, sosial maupun ilmu teknik bisa dijadikan keahlian/keterampilan. Jadi teknisnya kita mengumpulkan point(angka kredit) sampai batas nilai tertentu yang dipersyaratkan untuk bisa naik ke jenjang fungsional selanjutnya. Apabila ybs tidak bisa memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan maka ybs akan diberhentikan dari JF.

Keuntungannya menduduki JF :
– Naik pangkat bisa lebih cepat (minimal 2 tahun sekali)
– Mendapat Tunjangan Jabatan Fungsional
– Bisa menduduki pangkat yang lebih tinggi dan tidak terbentur tingkat pendidikan akademis yg dimilikinya
– Memiliki batas pensiun yang lebih lama untuk JF tertentu (Misalnya Peneliti : 65 tahun)

**********

Bisa dibayangkan apabila tidak ada Jabatan Fungsional (JF) dan hanya ada Jabatan Struktural (JS) saja dalam instansi pemerintah, (Jabatan struktural adalah jabatan manajerial, kalau diswasta setara Manager/Direktur). Maka akan terjadi ketimpangan perbandingan antara jumlah PNS yang berminat menduduki JS dengan jumlah JS yang tersedia, yang akan terjadi adalah persaingan/perebutan kekuasaan JS dan tidak menutup kemungkinan hal tersebut mengarah ke kecenderungan persaingan yang tidak sehat. Tentu dampak akhirnya akan menyebabkan lingkungan kerja menjadi tidak nyaman dan bahkan akan banyak terjadi pelanggaran disiplin pegawai (KKN).

Kalau menurut aturannya Pejabat/Badan yang berhak menetapkan personel yang akan menjabat di JS adalah BAPERJAKAT (Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat). Namun tentunya Baperjakat ini tidak serta merta menunjuk salah satu PNS untuk menjabat JS tertentu, dalam memilih dan menetapkan Pejabat yang akan menjabat JS, BAPERJAKAT ini memperoleh rekomendasi dari Pejabat Sebelumnya dari instansi terkait. Maka yang terjadi adalah pegawai yang memiliki IP tertinggi yang akan direkomendasikan untuk menjabat selanjutnya. IP yang dimaksud disini, bukan Indeks Prestasi seperti istilah familiar yang sering kita jumpai di bidang akademik, tapi mari kita sebut saja IP sebagai “Ilmu Pendekatan”. Semakin dekat dengan atasan semakin besar kesempatan untuk dipilih. Semakin kacau lagi apabila ada seseorang pegawai dengan IP Tinggi tapi tidak memiliki cukup kompetensi Kepemimpinan dan kompetensi dalam bidang terkait dan terpilih menjadi pejabat struktural.

Pemerintah memerlukan adanya sumberdaya yang ahli dalam masing-masing bidang tertentu, yang diperlukan untuk membantu mengembangkan program pembangunan pemerintah. Dengan adanya pejabat yang menduduki JF diharapkan dapat memberikan masukan dan kontribusi postif dalam pelaksanaan program pembangunan tersebut. Misalnya pemerintah berencana mengembangkan suatu produk dalam bidang teknologi informasi, bayangkan apabila pemerintah tidak memiliki tenaga ahli di bidang tersebut, berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar tenaga ahli dari pihak swasta maupun asing untuk mensukseskan program tesebut. Belum lagi dengan pengetahuan yang minim kita bisa mudah ditipu oleh tenaga ahli pihak swasta/asing.

Selain itu Jabatan fungsional juga penting untuk meningkatkan profesionalisme dan produktivitas PNS. Selama ini image masyarakat umum tentang PNS “Kerja Gak Kerja Tetap Terima Gaji dan Tunjangan Tiap Bulan”. Dikhawatirkan banyak PNS yang terjebak dalam zona “keamanan” nya ini yang berdampak pada penurunan kinerja dan terciptanya budaya orientasi aman bukan orientasi hasil kerja. Padahal sangat disayangkan di usia yang masih produktif seharusnya seseorang tersebut masih bisa di fungsikan agar hidupnya menjadi lebih berguna dan bermanfaat. Memang saya akui beban kerja di perusahan swasta lebih berat di bandingkan di Negeri, tapi dengan berkurangnya beban kerja ini lantas bukan menjadi hal pemicu penurunan produktivitas seseorang, dengan adanya JF ini PNS yang bersangkutan bisa tetap menjaga produktifitas dan profesionalismenya secara Mandiri dengan menggeluti bidang keahlian/keterampilan tertentu.

Di instansi saya, JF ini benar-benar di terapkan, contoh jenis JF nya misalnya seperti: Peneliti, Perekaysa, Perencana, Pranata Humas, Pranata Komputer, Arsiparis, Analis Kepegawaian, dll. Tapi ketika saya sedang berbincang-bincang dengan rekan saya yang berkerja di Kementerian Keuangan dan Pemda DKI, sepertinya di Instansi mereka tidak tersosialisasi dengan baik tentang pilihan karir jalur fungsional ini.

Semoga PNS bisa terus berkarir, produktif dan profesional🙂

Originally post at here

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s